Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Edi Astuti mengaku belum menerima surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait dengan kebijakan penghentian penyaluran tunjangan kepada guru. Meski demikian, ia berjanji akan mempelajari untuk bahan pembuatan kebijakan lanjutan.
Tidak semua guru memiliki kompetensi setara. Tiap sekolah juga butuh guru dengan kompetensi berbeda.
Lebih dari 100 guru sekolah di Gunungkidul tinggal di kabupaten lain. Para pelaju itu susah diganti karena Gunungkidul masih kekurangan 800 guru SD dan 60 guru SMP.
Kendala yang mungkin dihadapi jika sistem zonasi guru diterapkan di Gunungkidul adalah kurangnya jumlah guru berstatus PNS.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berencana menerapkan sistem zonasi bagi guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Bantul.
Ratusan guru yang belum bersertifikat diberikan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp250.000 per bulan. Syarat penerima tamsil adalah guru yang mengajar selama 24 jam dan linear sesuai bidang ilmu yang ditekuni saat S1.
Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal Disdikpora DIY Yuni Pratiwi menambahkan, hingga kemarin (Jumat) dana yang telah dicairkan ke rekening guru sebesar Rp42 miliar dari total anggaran Rp70 miliar.
Dana sekitar Rp70 miliar akan dicairkan untuk 5.400 guru PNS SMA/SMK dan SLB penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bertahap Sampai sebelum lebaran mendatang. Hingga Jumat (25/5) sudah disalurkan sebesar Rp42 miliar kepada sekitar 3.696 guru di DIY.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti gaji guru honorer di banyak daerah yang masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota. Menurutnya, harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas UMK (upah minimum kabupaten)
Ketua FHSN Aris Wijayanto berharap semua stakeholder dapat duduk bersama dan mendiskusikan untuk mencari solusi terbaik agar SK segera ditandatangani oleh Bupati, setelah kunjungan yang dilakukan di dua Kabupaten di Jawa Tengah.
