Pemerintah membuka lowongan ratusan ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, kebanyakan guru. Namun, para pengajar honorer merasa habis manis sepah dibuang, tak bisa menjadi CPNS lantaran terhalang usia, dan harus bekerja dengan gaji minim.
Belum jelasnya SK Bupati tentang kenaikan gaji guru tidak tetap (GTT) dikhwatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai tenaga pengajar dan pegawai non-PNS.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menemukan 81 guru tidak tetap tak digaji selama delapan bulan.
Namun tidak semua GTT bakal menerima kenaikan gaji ini. Kenaikan hanya akan dialami oleh guru yang mendapat SK penugasan dari Bupati.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul memastikan tidak ada masalah dengan pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan akan tetap diberikan setiap tiga bulan sekali.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan tunjangan khusus kepada 5.298 guru berstatus pegawai negeri sipil dan non-PNS yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berencana menambah pendapatan bagi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) alias honorer. Nominal kenaikan honor GTT dan PTT masih dalam pembahasan.
Forum Tenaga Honorer SK Gubernur DIY Kabupaten Bantul berencana menyusun sebuah buku bertajuk Sharing Suka Duka Tenaga Honorer SK Gubernur DIY. Melalui buku tersebut, para tenaga honorer ingin berbagi pengalaman selama menjadi honorer.
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil) ke DIY tidak dihentikan oleh Pemerintah Pusat. Sebab, penyaluran TPG dan Tamsil DIY pada 2017 berjalan lancar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Edi Astuti mengaku belum menerima surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait dengan kebijakan penghentian penyaluran tunjangan kepada guru. Meski demikian, ia berjanji akan mempelajari untuk bahan pembuatan kebijakan lanjutan.
