Puluhan Koperasi di Gunungkidul Mati Suri
Sedikitnya 56 koperasi di Gunungkidul mati suri. Masalah ini muncul karena salah pengelolaan hingga kepengurusan yang tidak mendukung upaya pengembangan.
Sedikitnya 56 koperasi di Gunungkidul mati suri. Masalah ini muncul karena salah pengelolaan hingga kepengurusan yang tidak mendukung upaya pengembangan.
Sistem pengawasan koperasi segera direformasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah praktik penyimpangan koperasi sekaligus mengantisipasi kondisi gagal bayar koperasi di tengah pandemi.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (KUKMP) Bantul menyatakan saat ini terdapat 349 koperasi di Bantul yang masih aktif. Sebagian besar koperasi masih tiarap karena pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19.
Pandemi Covid-19 membuat koperasi di Kabupaten Sleman memberikan kebijakan penundaan angsuran kepada anggota. Hal ini dilakukan sebagai langkah adaptasi di tengah pandemi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah akan segera merilis program Bansos Produktif bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable).
Koperasi disebut sebagai soko guru atau tiang penyangga utama perekonomian Indonesia. Ironisnya, peran koperasi dalam perekonomian semakin marginal atau “dimarginalkan”.
Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong agar koperasi di Indonesia terus berkembang menjadi koperasi yang keren. Kementerian juga terus berupaya agar usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) bisa semakin besar dan naik kelas.
Koperasi Karyawan (Kopkar) Harjo menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) di kantor Harian Jogja, Jumat (21/2/2020). Kopkar Harian Jogja pada 2019 mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp53,9 juta dan laba bersih sebesar Rp37,2 juta. Jumlah ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya.
Sejak dilayangkannya surat edaran dari Pemkab Bantul kepada koperasi agar segera menggelar rapat akhir tahun (RAT), hingga kini baru enam koperasi yang menggelarnya. Padahal total koperasi yang ada di Kabupaten Bantul mencapai 349 unit.
Anggaran pemberdayaan koperasi dinilai masih terlalu kecil. Namun anggaran tersebut diharapkan mampu mengembalikan kejayaan koperasi dan mewujudkannya sebagai soko guru perekonomian nasional.