Perpadi menilai kebijakan impor beras harus diikuti dengan mempertimbangkan kepentingan petani lokal.
Merespon rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pertanian UPNV Jogja menggelar unjuk rasa di simpang Ringroad-Seturan, Senin (22/3/2021).
Sebetulnya, sejumlah upaya pemerintah selama ini untuk mendongkrak ketahanan pangan menunjukkan tren cukup baik.
Kementerian Pertanian bakal menjalin kerja sama dengan perusahaan penggilingan untuk optimalisasi penyerapan demi mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Beras impor akan jadi cadangan pemerintah dan sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.
Kebijakan impor beras pemerintah pusat disayangkan banyak kalangan, tak terkecuali petani di Sleman. Pasalnya bulan Maret yang merupakan musim panen raya, akan membuat permintaan beras dari petani lokal turun drastis juka pemerintah melempar beras impor ke pasar.
Saat ini masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia, karena ketika sudah didapati kekurangannya, maka itu yang akan diimpor.
Pemerintah Indonesia dan Thailand bakal menandatangani nota kesepahaman ataumemorandum of understandingpada penghujung Maret ini guna mengakomodasikemudahan impor beras medium. Namun, kesepakatan ini dipandang bukan jaminan realisasi impor akan dilakukan dalam waktu dekat.
Perpadi mengaku resah dan mengklaim ribuan ton beras murah dari Vietnam bakal tiba di Indonesia dan mempengaruhi harga di pasar.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengaku sempat disindir oleh Presiden Joko Widodo lantaran produk kecil seperti gantungan baju saja saat ini dikuasai pasar China.
