Pemkab Sleman mengajak swasta untuk terlibat dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pasalnya di wilayah Sleman hingga kini masih terdapat ribuan unit RTLH yang perlu segera ditangani.
Rumah layak huni menjadi fasilitas penting untuk memberi perlindungan bagi penghuninya terutama pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, karena beberapa keterbatasan di Kota Jogja masih ditemukan sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Warga dan berbagai komunitas di Kadirojo 2 RT 2 RW 2 Purwomartani Kepanewon Kalasan kerja bakti memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) milik Mujiyem Ribut, Rabu (2/9/2020).
Kabar baik bagi warga pemilik rumah tak layak huni.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul menargetkan bisa memperbaiki sebanyak 939 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Total RTLH yang bakal direhab itu sudah terpetakan meski masih ada beberapa dalam proses verifikasi kelayakan.
Mujiyo, 48, salah satu warga miskin di RT35 Dusun Kediwung, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul, mendapat bantuan kambing dari Bupati Bantul Suharsono dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DIY. Tiga ekor kambing diserahkan langsung oleh Suharsono, Minggu (28/6/2020).
Program bedah rumah di Kulonprogo dinilai tak mampu menangani kemiskinan di wilayah tersebut.
Pemerintah Desa Mangunan mendata kembali rumah tidak layak huni untuk diusulkan masuk dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Pemerintah Desa (Pemdes) Mangunan mendata kembali rumah tidak layak huni untuk diusulkan masuk dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya dalam penyaluran BSPS tahun lalu masih banyak yang belum mendapatkan, salah satunya Mujiyo, 47, warga RT35 Pedukuhan Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul.
Sebanyak 2.803 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sleman bakal untuk diperbaiki pada tahun ini. Dana perbaikan tersebut berasal dari beragam sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sleman, APBD DIY, hingga dana dari Pemerintah Pusat.
