Mujiyo, 48, salah satu warga miskin di RT35 Dusun Kediwung, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul, mendapat bantuan kambing dari Bupati Bantul Suharsono dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DIY. Tiga ekor kambing diserahkan langsung oleh Suharsono, Minggu (28/6/2020).
Program bedah rumah di Kulonprogo dinilai tak mampu menangani kemiskinan di wilayah tersebut.
Pemerintah Desa Mangunan mendata kembali rumah tidak layak huni untuk diusulkan masuk dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Pemerintah Desa (Pemdes) Mangunan mendata kembali rumah tidak layak huni untuk diusulkan masuk dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya dalam penyaluran BSPS tahun lalu masih banyak yang belum mendapatkan, salah satunya Mujiyo, 47, warga RT35 Pedukuhan Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul.
Sebanyak 2.803 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sleman bakal untuk diperbaiki pada tahun ini. Dana perbaikan tersebut berasal dari beragam sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sleman, APBD DIY, hingga dana dari Pemerintah Pusat.
Pembangunan ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) di Gunungkidul terkendala perubahan aturan di 2019.
Salah satu tradisi yang biasa dilakukan menjelang Idulfitri adalah membereskan dan mendesain rumah agar menjadi lebih bersih, nyaman, dan indah di hari yang fitri. Tak hanya nyaman bagi pemilik hunian, tapi juga untuk tamu-tamu yang silih berganti bersilaturahmi.
Total masing-masing unit RTLH akan mendapat bantuan swadaya sebesar Rp15 juta. Nantinya, masyarakat penerima bisa mengelola bantuan itu secara swadaya. Masyarakat bisa juga menambahkan biaya pembenahan seperti untuk biaya tukang ataupun biaya operasional lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah cukup banyak untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setidaknya hingga saat ini masih tercatat puluhan ribu tempat tinggal masuk kategori RTLH.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan melibatkan sejumlah pihak termasuk perusahaan swasta dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH)
