Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan semua desa di Bantul telah menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa untuk keluarga yang terdampak akibat pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Total dana yang disiapkan sebesar Rp35,7 miliar untuk 19.860 kepala keluarga (KK).
Sebanyak 53.319 KK di Kota Jogja akan menerima bantuan tunai non cash yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial, Pemda DIY dan Pemkot Jogja. Jumlah ini merupakan 38,3% dari total jumlah KK di Kota Jogja, yakni 139.108 KK.
Dalam rangkaian peringatan HUT Kabupaten Sleman ke-104, Pemkab Sleman menggelar bakti sosial dengan membagikan paket bahan pokok kepada 420 warga Tridadi, Sleman, Rabu (29/4/2020).
Kementerian Perdagangan akan memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia. Selain DIY, bantuan juga diberikan untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Sleman mendapatkan kritikan dari aparat desa. Soal banyaknya janji bantuan dari Pusat, dinilai sama saja dengan membenturkan pemdes dengan warga.
Pemerintah akan memberikan insentif kepada petani miskin agar bisa menanam pada periode tanam berikutnya di tengah wabah virus corona.
Pemda DIY belum dapat memastikan waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) atau yang sering disebut dengan jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak Covid-19. Alasannya saat ini masih dalam proses finalisasi data.
Sedikitnya 607 warga yang bekerja sebagai awak angkutan umum mendapatkan bantuan Program Peduli Keselamatan dari Mabes Polri. Setiap penerima mendapatkan uang Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan.
Pemkab Bantul mulai mencairkan bantuan sosial kepada keluarga terdampak pandemi Covid-19. Tercatat ada 20.469 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan sosial sembako senilai Rp200.000 per bulan selama sembilan tersebut.
Data penerima bantuan selama pandemic Covid-19 di Sleman terus disinkronisasi. Sinkronisasi data dilakukan lantaran satu penerima hanya dibolehkan menerima satu jenis bantuan dari pemerintah. Proses sinkronisasi data ditargetkan rampung pada Jumat (1/5/2020).
