Jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan apel Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2021 yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Trirenggo, Bantul, Selasa (7/12/2021). Dalam apel HKSN tersebut peserta apel menyelenggarakan donasi untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) bekerjasama dengan main dealer PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa paket makanan senilai Rp200 juta untuk korban erupsi Gunung Semeru yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Indikasi itu terlihat dari penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi.
Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY) bersama dengan PMI Kabupaten/Kota, dan Dinas Sosial DIY mengirimkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021), pukul 09.00 WIB. Pengiriman berangkat dari Markas PMI DIY, Gamping, Sleman
Dinas Sosial (Dinsos) Sleman menyalurkan bantuan sosial berupa uang kebutuhan pangan dan sandang bagi kalangan lanjut usia dan anak terlantar.
Pemerintah memperluas cakupan wilayah penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU). Subsidi gaji nantinya tak hanya diterima oleh pekerja terdampak Covid-19 di wilayah PPKM level 3 dan PPKM level 4.
Pemkot Jogja tidak mendata ulang keluarga penerima jaminan perlindungan sosial pada 2021. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial pada 2022 akan menggunakan data tahun sebelumnya.
Kemenaker telah menyiapkan sejumlah program untuk pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul menyebut tambahan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial sebanyak 15.000 penerima manfaat banyak yang tidak sesuai atau tidak layak mendapatkan bantuan.
Kepala Dinas Sosial Sleman, Eko Suhargono, menjelaskan adanya PNS yang masuk dalam data penerima bantuan sosial dikarenakan data dari Kementerian Sosial belum diperbaharui sementara perubahan status sosial di masyarakat sangat dinamis, termasuk peralihan menjadi PNS.
