Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk warga miskin di Bantul senilai Rp300.000 untuk tiga bulan mulai dicairkan per Rabu (13/4/2022). Pencairan bantuan tunai untuk membeli minyak goreng ini pencairannya disatukan dengan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk April senilai Rp200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sedikitnya 95.023 keluarga di Gunungkidul bakal mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Rencananya penyaluran dilaksanakan selama lima hari mulai 14-18 April 2022 di masing-masing kalurahan.
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp6,95 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako/BPNT serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan melalui BLT Minyak Goreng. Berikut syarat dan mekanisme penyaluran BLT minyak goreng.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja masih menyiapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi melonjaknya harga minyak goreng. Ada sekitar 29.000 warga Jogja yang bakal menerima bantuan ini.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) segera merevisi aturan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo soal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bertarget 12,8 juta penerima.
Pemerintah akan memberikan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk minyak goreng mengingat komoditas ini mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dan pasokan yang kurang stabil, terutama di periode Ramadan ini.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT migor) kepada masyarakat.
Para pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan di Bantul mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Kodim 0729 Bantul.
Cek syarat dan cara daftar BLT UMKM 2022 sebesar Rp600 ribu di sini.
Pemerintah bakal menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Meski demikian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial untuk penyaluran ke masyarakat.
