Pemerintah memperluas cakupan wilayah penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU). Subsidi gaji nantinya tak hanya diterima oleh pekerja terdampak Covid-19 di wilayah PPKM level 3 dan PPKM level 4.
Pemkot Jogja tidak mendata ulang keluarga penerima jaminan perlindungan sosial pada 2021. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial pada 2022 akan menggunakan data tahun sebelumnya.
Kemenaker telah menyiapkan sejumlah program untuk pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul menyebut tambahan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial sebanyak 15.000 penerima manfaat banyak yang tidak sesuai atau tidak layak mendapatkan bantuan.
Kepala Dinas Sosial Sleman, Eko Suhargono, menjelaskan adanya PNS yang masuk dalam data penerima bantuan sosial dikarenakan data dari Kementerian Sosial belum diperbaharui sementara perubahan status sosial di masyarakat sangat dinamis, termasuk peralihan menjadi PNS.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menyebutkan ada sebanyak 895 data calon penerima yang dihapus karena dinilai tak layak dalam penyaluran kartu kesejahteraan sosial (KKS) sebagai penerima bantuan sembako dari pemerintah pusat. Verifikasi awal dilakukan untuk memastikan bahwa penerima batuan tepat sasaran.
Karyawan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui Majelis Taklim (MTXL) ikut serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah daerah. Bantuan kemanusiaan ini telah disalurkan ke Batu Jawa Timur dan menyusul ke Sanggau, Kalimantan Barat. Seluruh bantuan ini mulai disalurkan secara bertahap sejak awal November 2021.
Menpan RB Tjahjo Kumolo kan menjatuhkan sanksi bagi 31.624 ASN yang terbukti curang untuk mendapat bansos.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan sosial kepada seniman di wilayah DI Yogyakarta.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan masih menunggu data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya yang mungkin mendapatkan bantuan sosial (bansos).
