Pemerintah Kelurahan Rejowinangun menyalurkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga setempat pada Minggu (25/7/2021). Sebanyak 176 orang mendapat bantuan senilai Rp600 per orang pada kesempatan itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk terjun langsung ke lapangan guna menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos).
Kemenaker meminta kadisnaker memastikan pekerja sektor terdampak PPKM menerima program Bantuan Subsidi Upah.
Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan beras kepada penerima manfaat di Kota Jogja sudah berlangsung. Distribusi diawali dengan lima kelurahan, salah satunya Kelurahan Panembahan. Menurut Kepala Kantor Pos Jogja, Anton Chrisna Sutantyo, di lima kelurahan tersebut terdapat 851 penerima.
Pemda DIY bersama PT. POS Indonesia wilayah DIY, dan Bulog Kantor Wilayah DIY mulai menyalurkan bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat untuk warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Desa (Kades) dan relawan desa lawan Covid-19 diminta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada warga desa yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menyalurkan 3.318 ton bantuan beras PPKM bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST) di provinsi ini.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sleman memberikan paket Bantuan Sembako untuk warga yang menjalani isolasi mandiri (Isoman). Paket Bantuan berupa sembako tersebut akan dibagikan kepada warga yang menjalani isoman di rumah.
Pemda DIY akan menyiapkan bantuan khusus bagi warga terdampak pandemi Covid-19 menyusul perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau disebut PPKM Level 4 hingga 25 Juli mendatang.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menyalurkan bantuan tunai senilai Rp1,2 juta kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah informal yang terdampak kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.
