ata Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki masalah validitas. Merespon hal ini, Pemda DIY minta Kementerian Sosial memverifikasi kembali DTKS.
Pimpinan DPRD Sleman meminta agar data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 dicoret dari daftar penerima. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masalah Bansos yang tidak sesuai kriteria.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul ikut mengawasi proses penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19 yang bersumber dari APBN, APDB provinsi maupun APBD kabupaten.
Super Indo menyerahkan bantuan untuk penanganan Covid-19 berupa sembako dan alat pelindung diri (APD) kepada Pemda DIY, Sabtu (20/6/2020).
Sejumlah kepala dusun (dukuh) di Bantul resah karena penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata. Penyebabnya, mereka adalah orang pertama yang berhadapan dengan warga penerima bansos.
Para dukuh menanggapi kisruh soal pendataan penerima bantuan warga terdampak Covid 19 di wilayah Sleman. Menurut mereka, data penerima Bansos sudah sesuai dengan kriteria.
Sebuah klub sepak bola kampung di Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, punya cara tersendiri dalam membantu warga terdampak pandemi Covid-19. Tim bernama Persatuan Sepak Bola Marsudi Agawe Rukun Santosa (PS Mars) 57 ini membagikan ratusan bibit tanaman cabai dan sejumlah unggas kepada warga terimbas pandemi.
Memasuki Juni 2020, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajarannya mengintensifkan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Sebanyak tujuh orang diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Bantul terkait dengan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Penggelapan dana untuk warga miskin ini diduga dilakukan oleh seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Pemkab Gunungkidul menerima 28 aduan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial selama pandemic corona. Aduan ini ditindaklanjuti melalui organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
