Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
UU Ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung Oktober 2026. DPR menunggu rumusan serikat pekerja dan Apindo sebagai tindak lanjut putusan MK.
UU PPRT resmi disahkan DPR RI, namun buruh di Jogja menilai masih ada celah yang berpotensi melemahkan perlindungan pekerja.
Komisi Yudisial mendorong sanksi ringan dan sedang pelanggaran etik hakim diputus langsung dan final dalam revisi RUU KY.
Apindo dan KSPSI sepakat bahas RUU Ketenagakerjaan bersama sebelum diajukan ke pemerintah.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Roy Suryo dkk terkait uji KUHP dan UU ITE karena petitum dinilai tidak jelas.
RUU PPRT disetujui menjadi inisiatif DPR RI untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.
Pakar hukum minta akademisi aktif sosialisasikan KUHP dan KUHAP baru agar penegakan hukum minim perbedaan tafsir.
Mahasiswa UMY mengajukan uji materiil Pasal 106 UU LLAJ ke MK seusai kecelakaan akibat puntung rokok pengendara lain.
Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai upaya memiskinkan pelaku kejahatan dan memulihkan kerugian negara.
