Menkum Supratman Andi Agtas menunggu keputusan DPR terkait usulan perubahan nama RUU Perampasan Aset yang kini masih dikaji Komisi III.
Wapres Gibran kembali mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah memperkuat penerapan Pasal 3 UU Tipikor demi kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik.
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
UU Ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung Oktober 2026. DPR menunggu rumusan serikat pekerja dan Apindo sebagai tindak lanjut putusan MK.
UU PPRT resmi disahkan DPR RI, namun buruh di Jogja menilai masih ada celah yang berpotensi melemahkan perlindungan pekerja.
Komisi Yudisial mendorong sanksi ringan dan sedang pelanggaran etik hakim diputus langsung dan final dalam revisi RUU KY.
Apindo dan KSPSI sepakat bahas RUU Ketenagakerjaan bersama sebelum diajukan ke pemerintah.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Roy Suryo dkk terkait uji KUHP dan UU ITE karena petitum dinilai tidak jelas.
RUU PPRT disetujui menjadi inisiatif DPR RI untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.
