Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap perlu direvisi untuk memperkuat peran perusahaan pelat merah itu.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional (Prolegnas) menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang tiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie mengakui persebaran bidan di DIY tidak merata. Kebanyakan bidan lebih suka bekerja di Kota Jogja, Sleman dan Bantul. Sebagai solusi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memanfaatkan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Upaya pemerataan dengan memanfaatkan PTT dilakukan karena bidan berstatus PNS memiliki otonomi sendiri, sehingga penempatannya tidak bisa diintervensi.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong rancangan undang-undang (RUU) Kebidanan segera disahkan. Tanpa ada dasar hukum, peningkatan kualitas, pendayagunaan dan perlindungan bidan akan sulit diwujudkan.
