Menteri Hukum Perumusan RUU Perampasan Aset Perlu Komunikasi Serius dengan Partai Politik
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).
“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara UMY, Nanik Prasetyoningsih mengatakan disahkannya revisi atas Undang-Undang TNI atau RUU TNI menimbulkan kekhawatiran akan adanya domina
Ratusan masa aksi mendatangi gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025). Mereka tergabung dalam aksi serentak nasional yang menolak RUU TNI
"Menolak segala bentuk militerisme dalam ranah sipil. Negara demokratis harus memastikan bahwa kekuatan militer tidak digunakan untuk mengontrol masyarakat,"
Undang-Undang (UU) TNI terbaru telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta.
"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,"
Ratusan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang TNI di halaman Balairung UGM.
"Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih,"
Rapat panitia kerja antara DPR dan pemerintah soal RUU TNI digelar tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).