Pemkab Bantul melalui Dinas Perdagangan akan menata ulang pedagang kaki lima (PKL) khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan jasa dalam satu tempat yang lebih layak dan aman bagi PKL maupun Pembeli.
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bantul, akan menata ulang Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pemerintah Kabupaten Bantul mendata semua pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Bantul. Data tersebut nantinya menjadi rujukan Pemkab dalam menata PKL berbasis kawasan di tiap kecamatan.
Puluhan bangunan semipermanen yang ditempati pedagang kaki lima di sekitar Jogja Expo Center (JEC), Jalan Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP DIY), Senin (17/12/2018).
Sebanyak dua pasar kuliner yang akan diisi oleh pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini mangkal di pinggir jalanm bakal dibangun di Bantul.
Proses pembuktian terbalik bisa digunakan untuk membuktikan adanya praktik jual beli lapak PKL di kawasan Malioboro.
Dua perkumpulan komunitas PKL Malioboro membantah tudingan PPMAY.
Anggota Forpi Kota Jogja Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba mengaku siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dugaan jual beli lapak di kawasan Malioboro.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan polemik keberadaan PKL di depan toko sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog. Ia menolak berkomentar lebih jauh, karena penataan PKL merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Pedagang bendera dan umbul-umbul banyak bermunculan menjelang HUT RI. Sebagian pedagang berjualan di tepi jalan dengan memanfaatkan trotoar. Salah satunya di tepi jalan sekitar Jalan Juminahan, Danurejan yang hampir memenuhi jalur trotoar.
