Anggota Forpi Kota Jogja Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba mengaku siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dugaan jual beli lapak di kawasan Malioboro.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan polemik keberadaan PKL di depan toko sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog. Ia menolak berkomentar lebih jauh, karena penataan PKL merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Pedagang bendera dan umbul-umbul banyak bermunculan menjelang HUT RI. Sebagian pedagang berjualan di tepi jalan dengan memanfaatkan trotoar. Salah satunya di tepi jalan sekitar Jalan Juminahan, Danurejan yang hampir memenuhi jalur trotoar.
Pihak Unit Pelayanan Teknis (UPT) Malioboro akan menyelesaikan permasalahan antara Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) dan Pedangang Kali Lima (PKL) sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara, pertemuan dengan paguyuban untuk membahas solusi terbaik sejauh ini belum diagendakan.
Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) berharap bagian depan toko mereka bebas dari pedagang kaki lima mulai 1 Mei 2019. PPM menilai, keberadaan PKL menutupi usaha mereka.
Pemerintah Kabupaten Bantul merelokasi sebanyak 40 pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Imogiri Timur KM 11-17. Mereka ditempatkan menjadi satu di Lapangan Demi, Wukirsari, Imogiri. Mulai Kamis (5/4/2018) kemarin, Lapangan Demi resmi menjadi pusat kuliner Imogiri.
