Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengambil tindakan untuk menangani kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna untuk mencuri ikan.
Kabar pencurian ikan tersebut viral di Youtube melalui sebuah video yang diunggah Dedek Ardiansyah. Hal ini juga sempat disorot Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Twitter pribadinya yang berharap agar pencurian tersebut segera diatasi.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut ada orang-orang "besar" di balik penyelundupan bibit lobster ke luar negeri.
Kebijakan pemerintah yang bakal membuka keran ekspor benih lobster belakangan menuai kritik keras dari Susi Pudjiastuti.
Rencana pemerintah untuk membuka keran izin ekspor benih lobstertampaknya membuat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram.
Pemerintah telah menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkannas) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3/2014 Tentang Hari Ikan Nasional yang ditandatangani pada 24 Januari 2013. Hari Perikanan Indonesia bertepatan dengan Hari Perikanan Dunia ini dapat menjadi pengingat bagaimana memajukan perikanan Indonesia yang dari tahun ke tahun pasokan ikan semakin berkurang.
Meski memiliki wilayah perairan terluas di DIY, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Gunungkidul masih rendah, yakni 21 kilogram (kg) per kapita per tahun. Angka itu meningkat dibanding tingkat konsumsi di 2018 yang hanya 19 kg per kapita.
Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap kapal asing yang melakukan aktifitas perikanan di wilayah Indonesia.
Paguyuban nelayan Gunungkidul yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DIY menyambangi DPRD Gunungkidul, Selasa (8/10/2019). Mereka datang menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM untuk melaut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap adanya kepastian ketersediaan perangkat sistem pelacakan otomatis (automatic identification system/AIS) menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7/2019.
