Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menambah kapal patroli, guna mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah ilegal fishing di laut Indonesia yang merugikan bangsa dan masyarakat nelayan tradisional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019.
Sebuah kapal patroli Indonesia dicegat oleh kapal maritim Malaysia saat sedang berlayar di Perairan Belawan yang masuk wilayah teritorial Indonesia. Kapal Hiu 08 sebelumnya menangkap dua kapal ilegal asal Malaysia yang kedapatan masuk wilayah Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berturut-turut kembali menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia pada hari yang berlainan di wilayah perairan Republik Indonesia yang terletak di Selat Malaka.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap sejumlah kapal perikanan asing, kali ini sebanyak dua kapal ikan asing berbendera Malaysia kembali ditangkap di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Anggota Subdit IV Titer Ditreskrimsus Polda Papua,Selasa (26/3/2019) menggagalkan penyelundupan 5.050 kura-kura moncong babi, dari Agats, Kabupaten Asmat ke Timika, Kabupaten Mimika.
Petugas Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Nusa Tenggara Barat berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster bernilai Rp3,96 miliar yang akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Tim Laboratorium Forensik Polda Jateng telah mendatangi penangkaran ikan hiu di Pulau Menjangan Besar Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain mengambil sampel air kolam dan daging ikan hiu, juga memeriksa pemilik penangkaran.
Tahun 2018 menjadi catatan buruk bagi kinerja perdagangan internasional Indonesia. Bagaimana tidak? Defisit neraca perdagangan Indonesia terjun bebas ke titik terendah sepanjang sejarah.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo terus mendorong kepemilikan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) kepada para pengusaha pembudidaya ikan berskala kecil. Tahun ini jawatan tersebut menargetkan 2.000 TPUPI bisa diterbitkan.
