Rencana pemerintah menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian bebas kendaraan ditolak warga setempat.
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan sampai sekarang Pemerintah Kota Jogja terus mengkaji agar penerapan jalur pedestrian tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, kesulitan akses warga, dan menurunnya kunjungan wisatawan.
Pengusaha di Malioboro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membuat kartu identitas khusus agar warga setempat tak kerepotan saat pemberlakuan Malioboro bebas kendaraan bermotor.
Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmadyani Yogyakarta (PPMAY) mempertanyakan visi Pemerintah Kota Jogja memoles Malioboro dalam 10 tahun ke depan.
Sekitar 60 pemilik toko di Malioboro mendatangi Kantor Wali Kota Jogja, Selasa (17/12/2019). Mereka menyampaikan rasa gundah terkait dengan penataan Malioboro, khususunya rencana larangan kendaraan bermotor masuk Malioboro sehingga kawasan wisata tersebut sepenuhnya untuk pedestrian atau pejalan kaki.
Dinas Perhubungan Kota Jogja mengklaim tidak ada kemacetan di sekitar kawasan Malioboro saat uji coba kawasan pedestrian.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi evaluasi pelaksanaan Selasa Wage sebagai hari Malioboro bebas kendaraan bermotor.
Kebutuhan kantong parkir dan akses bagi pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak sebelum Malioboro dijadikan kawasan pedestrian penuh pada 2020.
Pemberlakuan Malioboro bebas kendaraan setiap hari belum bisa direalisasikan awal 2020. Pemda DIY menyatakan uji coba kawasan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor masih butuh dilakukan beberapa kali untuk menyamakan persepsi dari beragam kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengancam juru parkir, pedagang kaki lima, tukang becak, dan pelaku wisata lainnya yang nakal dengan hukuman berat, yakni melarang mereka beroperasi selamanya di lokasi wisata.
