Ratusan Pengusaha Malioboro yang tergabung dalam PPMAY menolak rencana pemerintah untuk membebaskan Malioboro dari kendaraan bermotor. Menjawab pertanyaan itu, Pemkot Jogja memberikan respons.
Para pengusaha toko Malioboro yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), menolak rencana penerapan kawasan tersebut bebas dari kendaraan bermotor.
Dinas Perhubungan (Dishub) DIY merencanakan uji coba Malioboro bebas dari kendaraan bermotor pada 18-20 Juni mendatang.
Memeringati Hari Lingkungan Hidup, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jogja mengadakan kegiatan Insert Konten, yang bekerja sama dengan PAC INSTAGAS dalam kegiatan "Jogja Resik".
Sejumlah fasilitas umum (Fasum) khususnya tempat pembuangan sampah di kawasan pedestrian Malioboro tepatnya dari depan Kantor DPRD DIY hingga depan Kantor UPT Malioboro ditemukan rusak.
Para PKL dari berbagai komunitas di Malioboro bersorak-sorai gembira di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja, Senin (4/2/2019). Pasalnya majelis hakim yang memimpin perkara tersebut menolak pengajuan gugatan PPM ke Pemkot terkait keberadaan PKL Malioboro.
Para PKL dari berbagai komunitas di Malioboro kembali memadati gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja, Senin (4/2/2019). Selain memberikan dukungan kepada Pemkot, kehadiran para PKL untuk mendengarkan putusan atas gugatan tersebut.
Dinas Pariwisata (Dispar) DIY tahun ini belum memasukkan Kawasan Pedestrian Kotabaru dalam program promosi destinasi wisata Kota Jogja. Dinas menunggu Kawasan Pedestrian Malioboro tertata secara penuh terlebih dahulu sebelum menawarkan paket wisata Kotabaru.
Setelah kawasan pedestrian sisi barat Malioboro diresmikan akhir tahun lalu, lanjutan penataan akan difokuskan pada sirip-sirip Malioboro. Selain itu, drainase di kawasan tersebut juga akan dibenahi mulai tahun ini.
Pemda DIY sedang menyiapkan regulasi terkait dengan insentif penataan bangunan sebagai fasad Malioboro. Pemerintah memungkinkan memberikan kewenangan kepada pemilik bangunan untuk mengubah sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ditentukan pemerintah.
