Seluruh komunitas PKL di Malioboro diminta untuk bersabar dan menunggu proses penataan. Pemkot juga meminta agar PKL tidak melakukan kegiatan yang justru kontraproduktif.
Proses pembuktian terbalik bisa digunakan untuk membuktikan adanya praktik jual beli lapak PKL di kawasan Malioboro.
Budhi merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Dia menegaskan permintaannya supaya keberadaan PKL di depan tokonya tetap steril setelah Pilpres 2019 atau pada 1 Mei 2019.
Penataan kawasan pedestrian di Malioboro masih terus dilakukan. Selain ada bangku untuk istirahat, sejumlah pohon yang memiliki nilai filosofis juga ditanam di kawasan tersebut.
Masjid mungil tetapi megah berdiri tepat di depan Pasar Beringharjo. Masjid Siti Djirzanah di Jalan Margomulyo No 25 itu berdiri bagaikan oase, memadukan budaya yang telah lama hidup di Malioboro.
Libur panjang perayaan HUT Ke 73 Republik Indonesia, wisatawan mulai menyerbu Jogja. Tingkat hunian kamar hotel di sejumlah hotel bintang mencapai 80% hingga 90%.
Hingga kini Pemkot Jogja belum bisa mengambil kebijakan apapun terkait masalah PKL Malioboro. Pemkot Jogja keukeh masalah PKL akan diselesaikan setelah proyek pedestrian dan pembangunan sentra PKL di bekas Bioskop Indra rampung.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan polemik keberadaan PKL di depan toko sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog. Ia menolak berkomentar lebih jauh, karena penataan PKL merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Penataan fasad atau muka bangunan di Malioboro akan dilakukan pada akhir tahun 2018. Hal ini dilakukan supaya fasad bisa selaras dan serasi antara satu bangunan dengan bangunan lainnya.
Kesadaran buang sampah pada tempatnya di kawasan Malioboro masih susah terlaksana bagi pemilik toko. Meskipun operasi tangkap tangan buang sampah sembarangan sudah dilakukan rutin, pihak UPT Malioboro mengakui masih sering kecolongan sampah dari toko.
