Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi DIY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Meski begitu, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera diperbaiki para kepala daerah, jika tak ingin opini yang diterima tahun depan turun peringkat.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan secara umum Keistimewan DIY sudah berjalan dengan cukup baik. Kewajiban untuk menyelesaikan perdais di lima urusan keistimewan juga sudah selesai. Begitu pula dengan serapan dana keistimewaan (danais) juga sudah di atas 90%.
Selama ini Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) No. 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan turunan dari UU Keistimewaan DIY, masih tumpang tindih dengan UU Desa dan UU Pokok Agraria.
Meski Peraturan Pemerintah (PP) mengenai THR dan gaji ke-13 memang sudah diteken Presiden, selain itu Peraturan Menteri Keuangan juga sudah ada. Tapi, dia berdalih Pemda tetap butuh kepastian untuk menghitung besaran THR dan gaji ke-13.
Seharusnya ada 27 TPHD yang harus dilunasi. Tetapi Pemda DIY hanya mampu melunasi 25 TPHD.
Perubahan, kata HB X, ada yang positif dan negatif. Tapi, ia berharap perubahan akibat reformasi, yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru, bisa memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Untuk mengola sampah di TPST Piyungan jadi sumber energi diakuinya memerlukan investasi besar. Karena itu skema yang mungkin dilakukan adalah KPBU.
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinilai sebagai salah satu yang terbaik seantero negeri. Saking bagusnya, keberhasilan reformasi birokrasi di DIY akan diadopsi jadi kebijakan nasional.
Pemda DIY akan membangun coworking space yang berisi berbagai fasilitas. Apa saja?
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tahun ini akan mengembangkan coworking space untuk memfasilitasi pengembangan industri kreatif digital. Coworking space ini dibiayai sepenuhnya oleh Pemda DIY, oleh karena itu masyarakat tak akan dipungut biaya sama sekali.
