Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo pastikan tidak akan mendatangkan alat pemindai Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di 2018 atau 2019. Begitu juga dengan Mal Pelayanan Publik Kulonprogo yang akan di-soft launching akhir 2018. Kemungkinan pusat pelayanan itu tidak akan dilengkapi dengan alat pemindai e-KTP.
Sedikitnya 9.000 warga di Kulonprogo terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Hal itu terjadi karena ribuan warga tersebut belum melakukan perekaman data e-KTP.
Kanwil Kemenkumham DIY mengadakan Sosialisasi Kewarganegaraan Republik Indonesia di Hotel Sahid Raya, Depok, Sleman, Selasa (17/4/2018). Sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari koordinasi antarinstansi terkait dalam pencatatan kewarganegaraan, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan kewarganegaraan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menganggap sudah saatnya Indonesia butuh undang-undang mengenai data pribadi.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul pada bulan April, dari total 599.854 warga wajib e-KTP, sebanyak 584.998 di antaranya telah melakukan perekaman data. Sisanya, yakni 14.856 warga belum lakukan perekaman, sehingga terancam kehilangan hak pilihnya dalam pemilu 2019.
Selama tiga bulan terhitung mulai Senin (2/4/2018), sanksi administratif keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan digratiskan. Setelah ketentuan ini diberlakukan, tiap harinya terjadi kenaikan jumlah pembuatan dokumen kependudukan.
Orang-orang dewasa banyak yang menilai akta kelahiran adalah dokumen yang tidak terlalu penting untuk dimiliki. Total warga Kulonprogo yang sudah memiliki akta kelahiran baru mencapai sekitar 50%. Mayoritas di antara mereka merupakan kalangan berusia di atas 18 tahun.
