Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengatakan anak harus dicegah menjadi korban dan pelaku tindak asusila di media sosial melalui literasi digital.
Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan ada tiga faktor utama pemicu pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul. Ketiga faktor tersebut masing-masing kemiskinan, lingkungan sosial dan faktor media sosial.
Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) selama ini belum optimal. KIA masih hanya digunakan pada sebatas monitoring kesehatan, padahal kartu ini bisa dioptimalkan untuk pendistribusian fasilitas anak.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menemui banyak kendala untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Persoalan yang mengadang adalah belum optimalnya koordinasi seluruh instansi dan minimnya fasilitas umum yang ramah anak.
Seorang wanita di China dihukum 20 tahun penjara karena mengadopsi lebih dari 100 anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan Forum Anak merupakan wadah untuk mempersiapkan anak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan.
Hak anak masih sering dianggap remeh oleh masyarakat di sekitarnya, tak terkecuali oleh orang tua mereka sendiri. Padahal, hak anak dan perlindungannya telah tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang ditetapkan oleh PBB.
Pasca penangkapan pelaku penjambretan terhadap seorang nenek yang sedang menggendong cucunya yang berusia Sembilan bulan, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengimbau kepada seluruh orang tua untuk tidak memberikan asesoris mewah kepada anak-anaknya, terutama yang di bawah umur.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul terus berupaya mempercepat ketercakupan kepemilikan kartu identitas anak (KIA). Sampai saat ini dari sekitar 225.247 anak usia 0-17 tahun di Bantul yang sudah memiliki KIA baru sekitar 134.592 anak (59.75%) atau masih ada sekitar 90.655 anak yang belum memiliki KIA.
Komitmen Pemkab Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) masih dipertanyakan. Pasalanya sejumlah indikator menuju kabupaten atau kota layak anak belum dijalankan.
