Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wisnu menyesalkan adanya pengemis usia anak-anak di beberapa titik kawasan Kota Jogja. LBH tersebut menilai kenyataan itu menunjukkan bahwa Pemkot Jogja luput dalam menangani persoalan itu.
Dinas Sosial (Dinsos) DIY menggelar kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) di Lapangan Garuda, Candi Prambanan, Sleman pada Sabtu (15/12/2018). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini dihadiri ratusan peserta ibu dan anak berusia di bawah enam tahun yang tergabung dalam Taman Anak Sejahtera (TAS) DIY.
Selama 2018 jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sleman meningkat dibanding pada 2017. Permasalahan ABH menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sleman dalam mewujudkam Kabupaten Layak Anak (KLA).
Para orang tua ini mengharapkan psikolog klinis yang mereka datangi dapat menjadi seperti tukang sulap yang bisa langsung mengubah anak-anak mereka menjadi seperti yang diinginkan.
Setelah dilakukan audit oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Taman Bermain Denggung akhirnya berhak meraih predikat sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Meski demikian ada beberapa hal yang masih harus dibenahi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencegah dampak negatif dari penggunaan gawai pada anak dengan berbagai sosialisasi. Tidak adanya pengawasan penggunaan gawai pada anak dianggap memberi dampak negatif.
Kecamatan Sentolo dideklarasikan menjadi Kecamatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Tingginya angka perkawinan usia dini di kecamatan tersebut menjadi alasan deklarasi ini.
Menjadi pengasuh dan pengurus panti asuhan adalah pekerjaan yang membutuhkan pengabdian yang besar. Mereka kudu menghadapi berbagai perjalanan mempertemukan anak dan orang tuanya. Ini dialami pengasuh Panti Asuhan Gotong Royong Bantul.
Pemkot meminta aparat pemerintahan baik di kecamatan maupun kelurahan agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal itu senyampang dengan predikat Jogja sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya yang disabet pada Juli lalu.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sekitar 202 anak berhadapan dengan hukum akibat terlibat tawuran dalam rentang dua tahun terakhir, hingga 2018.
