Selama 2018 jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sleman meningkat dibanding pada 2017. Permasalahan ABH menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sleman dalam mewujudkam Kabupaten Layak Anak (KLA).
Para orang tua ini mengharapkan psikolog klinis yang mereka datangi dapat menjadi seperti tukang sulap yang bisa langsung mengubah anak-anak mereka menjadi seperti yang diinginkan.
Setelah dilakukan audit oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Taman Bermain Denggung akhirnya berhak meraih predikat sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Meski demikian ada beberapa hal yang masih harus dibenahi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencegah dampak negatif dari penggunaan gawai pada anak dengan berbagai sosialisasi. Tidak adanya pengawasan penggunaan gawai pada anak dianggap memberi dampak negatif.
Kecamatan Sentolo dideklarasikan menjadi Kecamatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Tingginya angka perkawinan usia dini di kecamatan tersebut menjadi alasan deklarasi ini.
Menjadi pengasuh dan pengurus panti asuhan adalah pekerjaan yang membutuhkan pengabdian yang besar. Mereka kudu menghadapi berbagai perjalanan mempertemukan anak dan orang tuanya. Ini dialami pengasuh Panti Asuhan Gotong Royong Bantul.
Pemkot meminta aparat pemerintahan baik di kecamatan maupun kelurahan agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal itu senyampang dengan predikat Jogja sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya yang disabet pada Juli lalu.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sekitar 202 anak berhadapan dengan hukum akibat terlibat tawuran dalam rentang dua tahun terakhir, hingga 2018.
Target Pemda DIY untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) empat tahun lagi bakal berat. Tiap kabupaten dan kota punya hambatan besar yang tidak mudah diatasi untuk menciptakan kesejahteraan.
Data ibu menyusui di DIY masih berada di kisaran 70%. Angka ini belum memenuhi ketetapan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), yang batas minimalnya adalah 85%. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus menyosialisasikan pentingnya air susu ibu (ASI) bagi bayi.
