Kemensos mewajibkan foto rumah dan bukti token listrik sebagai syarat verifikasi dan ground check peserta PBI-JKN 2026.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026.
Kemensos perketat reaktivasi PBI-JK 2026, 11 juta peserta dinonaktifkan diverifikasi agar jaminan kesehatan tepat sasaran.
BPJS PBI nonaktif di Bantul bisa direaktivasi setelah verifikasi, Pemkab siapkan APBD Rp60 miliar untuk jamin layanan kesehatan warga.
Dinkes Jogja pastikan pasien BPJS nonaktif tetap dilayani. Jamkesda dari APBD disiapkan untuk menanggung biaya kesehatan warga.
Anggaran BPJS Kesehatan Gunungkidul Rp42 miliar masih cukup, 6.000 peserta PBI APBD direaktivasi di tengah kebijakan pusat.
Sebanyak 56.087 kepesertaan BPJS Kesehatan di Gunungkidul dinonaktifkan. Pemkab membuka reaktivasi terbatas dengan prioritas warga rentan dan darurat medis.
Pemkab Bantul menyiapkan dana BTT untuk menjamin layanan kesehatan warga BPJS PBI yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
DPR desak SKB Tiga Menteri atasi 11 juta PBI nonaktif JKN demi kepastian layanan dan klaim faskes.
Kemensos buka jalur usul sanggah pemutakhiran data bansos, PKH, dan PBI JKN melalui aplikasi Cek Bansos dan WhatsApp Center.
