Permasalahan yang terjadi di instansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
Pemkab Kulonprogo siap menjadi pilot project sistem global budget berbasis wilayah terkait dengan BPJS Kesehatan. Dengan sistem ini, BPJS Kesehatan mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan sesuai kemampuan yang ada
Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman turun karena dampak dari penerapan regulasi baru sistem rujukan berjenjang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul akan memanggil pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait banyaknya keluhan rujukan berjenjang dengan sistem online. Baik keluhan dari masrakat maupun keluhan dari pengelola rumah sakit, khususnya rumah sakit tipe B.
Pemerintah tak akan asal memotong jatah pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pasalnya, sebelum dilakukan pemotogan, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Kesehatan (BPJSK) harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.
Sebagian peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 3 hingga kini tercatat menunggak pembayaran iuran. Jumlah tunggakan hingga Juli 2018 tercatat Rp12 miliar.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul menjalin kerja sama dengan salah satu bank untuk dana talangan sebagai solusi keterlambatan pencairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosil Kesehatan (BPJSK).
Apakah BPJS Kesehatan akan bangkrut? Begitu kira-kira kekhawatiran masyarakat saat ini. Wajar apabila masyarakat khawatir. Berdirinya BPJS Kesehatan menandai lahirnya reformasi sektor kesehatan di Indonesia.
Pemerintah tengah menghitung kemungkinan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan untuk menaikkan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari peserta non penerima bantuan iuran (non-PBI).
