Jumlah tunggakan di BPJS Kesehatan Cabang Sleman mencapai Rp19 miliar. Berbagai upaya sudah ditempuh untuk menekan tunggakan tersebut, salah satunya dengan bekerja sama dengan koperasi.
Setidaknya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan yang baru saja diterapkan dinilai merugikan masyarakat dan mencederai profesionalitas dokter. Atas alasan itu, tiga peraturan itu diminta untuk direvisi bahkan dicabut.
Jumlah kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman mencapai 94%. Upaya meningkatkan jumlah peserta terus dilakukan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage.
Masih ada perangkat desa di DIY yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun mirisnya mereka tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Premi peserta JKN segmen PBI selama ini harus disubsidi oleh negara.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan defisit sejak awal mulai didirikan hingga saat ini.
Pengeluaran BPJS Kesehatan Yogyakarta diklaim lebih besar daripada pendapatan yang diterima dari iuran anggotanya. Jika dihitung secara rasio, pengeluaran BPJS Kesehatan mencapai 300% atau tiga kali lipat dibandingkan pendapatan yang diterima.
<p>Guna menegakkan kepatuhan badan usaha terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan DIY menjalin kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) seluruh Kabupaten/Kota di Jogja.</p>
Banner yang sempat dipasang oleh RSUD Wates Kulonprogo tentang tunggakan BPJS Kesehatan ke rumah sakit tersbeut sempat viral. Banner tersebut saat ini telah dicopot.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kulonprogo mengakui telah memasang banner yang bertuliskan BPJS nunggak bayar Rp13,4 M ke RSUD Wates itu.
Pemasangan banner tentang tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 13,4 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates menjadi viral.
