Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan ketersediaan beras di wilayah Sleman mencukupi hingga enam bulan ke depan.
Pelaksanaan program ketahanan pangan di beberapa daerah di DIY dinilai belum serius. Salah satu buktinya adalah belum dimasukkannya aspek ketahanan pangan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ada setidaknya lima desa di Kabupaten Bantul yang terindikasi rawan pangan. Indikasi itu didapat dari hasil analisa yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan.
Pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional aman sampai dengan Maret 2020. Kondisi ini didukung oleh surplus beras yang diklaim mencapai 4 juta ton.
Guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam memilih dan membeli produk obat dan makanan yang aman, pada Sabtu (7/12/2019) BBPOM Yogyakarta melaksanakan kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) Ritel dan Pameran di DM 2 Swalayan, Jl Wonosari KM 10 Bantul.
Untuk mengantisipasi beredarnya makanan tak layak saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul bakal memeriksa kelayakan makanan yang dijajakan para pelaku usaha di sejumlah objek wisata.
Pangan adalah kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Hak memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28A, pasal 33 UUD 1945; Universal Declaration of Human Rights (Pasal 25.1); dan Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan 1996.
Pemkab Gunungkidul terus mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi untuk kelayakan konsumsi, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Setiap tahunnya tidak kurang dari 40 pengusaha yang mendapatkan bantuan mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Warga suku anak dalam di Jambi dikabarkan mengalami kelaparan.
Peredaran penganan berbahan berbahaya yang banyak ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Bantul membuat Dinas Perdagangan (Disdag) gencar melakukan langkah antisipatif.
