Raih Opini WTP ke-14, Airlangga Minta Good Governance dan Continuous Improvement Ditingkatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance dalam pelaksanaaan anggaran.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance dalam pelaksanaaan anggaran.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya berkomitmen mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Airlangga menegaskan, pembangunan IKN harus selesai dengan baik dan tepat waktu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin langsung deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Pulau Kalimantan, Jumat (17/6/2022) malam.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengakui Presiden Joko Widodo menjamu ketua umum partai untuk konsolidasi politik.
Partai Golkar resmi meluncurkan aplikasi Golkar Institute Training App (GITA) di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/6/2022). Peluncuran aplikasi pendidikan politik ini dilakukan bersamaan pembukaan Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan 7.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibangun untuk dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri. Ia menegaskan, KIB tidak akan mengusung capres dari kader partai politik lain.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki arah jelas untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Sebab, gabungan tiga partai politik, Golkar, PAN, dan PPP sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan untuk Pilpres 2024.
DPP Partai Golkar menggelar silaturahmi dan halal bihalal seluruh pengurus se-Indonesia secara hibrida pada Rabu (18/5/2022) secara langsung digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penyandang disabilitas agar menjadi produktif serta mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Dari segi regulasi, Pemerintah juga telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.