Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan senilai US$700 juta untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial maupun memperkuat sektor keuangan dalam mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan pemerintah melakukan berbagai cara untuk memajukan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya cara yang dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan dan menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk UMKM.
Pemerintah rela berdamai dengan virus corona demi memulihkan kondisi perekonomian di tanah air. Namun upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di dalam negeri terus di lakukan.
Dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Salah satu indikator dampak tersebut adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami lebih dari 2 juta orang.
Pemerintah masih melihat skenario baseline atau skenario buruk di mana ekonomi masih akan tumbuh 2,3 persen. Namun, jika skenario terburuk yang terjadi, maka konsumsi tahun ini mendekati 0 persen.
Dengan memberikan life support maka the economy can take care by itself dan tak ada satu pun pelaku ekonomi yang selama ini telah menopang ekonomi nasional terlewat dari upaya penyelamatan yang bersejarah ini.
Covid-19 yang awalnya menjadi sebagai epidemi di China sudah menjadi pandemi yang dampaknya menyeruak ke seluruh dunia. Bahkan World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan empat langkah dalam memitigasi dampak Covid-19 terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM). Langkah pertama adalah percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia telah mengimbau semua perusahaan asuransi umum untuk memberikan kelonggaran perpanjangan jatuh tempo tagihan premi.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Presiden Jokowi terkait stimulus ekonomi bagi pelaku usaha di berbagai sektor akibat Covid-19. Salah satunya terkait penundaan kredit.
Wabah Corona berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.
