Pagu anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat untuk kalurahan di Gunungkidul dipastikan turun drastis di 2026. Ini mengacu pada surat terbaru dari kemenkeu.
Dana Desa 2026 di Bantul berpotensi dipangkas. Pemerintah kalurahan diminta menyesuaikan perencanaan anggaran.
Bupati Bantul menegaskan penurunan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas layanan publik hingga tingkat kalurahan.
Pemkab Gunungkidul memastikan ADD 2026 tetap Rp123 miliar meski dana transfer pusat dipangkas. Persentase ADD naik jadi 12,5 persen.
Pemangkasan Dana Desa hingga 85 persen dikeluhkan kepala desa di Trenggalek karena menghambat program pembangunan dan hasil Musdes.
Menkeu Purbaya pastikan pencairan Dana Desa tahap II tetap berjalan sesuai regulasi, sambil mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dana Desa 2026 di Gunungkidul turun hampir Rp24 miliar dan berdampak pada alokasi ke kalurahan.
Kalurahan Serut berharap dana desa non-earmark tahap kedua tetap cair karena pembatalan membuat anggaran ketahanan pangan ikut terpangkas.
Dua kalurahan di Gunungkidul gagal mencairkan dana desa non-earmark senilai Rp222,39 juta akibat kebijakan penghentian dari Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kabupaten Bantul dipastikan bakal menerima dana desa (DD) lebih kecil pada tahun 2026. Dari semula sekitar Rp121 miliar pada 2025, turun menjadi seki
