Jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Juni mendatang, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tidak bisa melarang Persaudaraan Alumni (PA) 212 atau organisasi lainnya untuk menggelar aksi demo.
Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej untuk menjadi saksi ahli dalamsidang sengketa hasil Pilpres 2019.
Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Tim Hukum Paslon 02, menghadirkan saksi Anas Nashikin. Anggota Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Luthfi Yazid meragukan infomasi yang diucapkan oleh saksi tersebut.
Saksi dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Betty Kristiana tiba-tiba memberikan alat bukti kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Saksi Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hermansyah, mengaku merasa terancam karena banyak mobil berada di depan rumahnya. Hermansyah memaparkan temuan kejanggalan soal Sistem Perhitungan (Situng) suara hasil Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dalam persidangan, Hermansyah bersaksi bahwa dirinya melihat langsung adanya potensi kelemahan dari Situng KPU. Dia mengatakan hal tersebut terjadi saat dia datang ke KPU bersama Fadli Zon.
Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kesulitan menyerahkan alat bukti sidang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Hakim Konstitusi.
Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihak terkait secara tegas menolak seluruh dalil pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, Selasa (18/6/2019). Mahkamah Ketua Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan majelis hakim harus menolak permintaan Tim Kuasa Hukum Paslon 02 untuk memproses pelanggaran di luar hasil penghitungan suara pemilu.
Berbeda dengan Pilpres, secara umum hasil pemilihan legislatif secara nasional dapat diterima oleh partai-partai peserta Pemilu, kata Yusril di gedung MK, Selasa (18/6/2019).
