Dia mengatakan dalil pemohon yang menuntut agar tautan atau link berita dijadikan sebagai alat bukti tidak berdasar sesuai Pasal 36 Peraturan MK No 4/2018 tentang Tata Cara PHPU Pilpres.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai petitum yang disampaikan tim kuasa hukum dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berlebihan.
Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno, Bambang Widjojanto mengutip pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra soal kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril pun angkat bicara.
Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto membacakan pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dimulai, Jumat (14/6/2019). Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) membacakan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Salah satu Tim Kuasa Hukum Paslon 02 , Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah membacakan pendapat ahli yang mengungkapkan soal kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengadilan sengketa pemilu, khususnya Pilpres 2019. Hal itu dibacakan saat sidang pendahuluan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).
Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diprediksi bakal kalah dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dokumen permohonan yang diserahkan pertama kali oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Masa kampanye pemilu 2019 telah berlalu. Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengklaim menemukan keanehan fakta pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait transparansi dana kampanye Pilpres 2019.
Jelang sudang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum menyiapkan dokumen jawaban.
