Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.136/PMK.02/2020 yang dikutip Minggu (27/9/2020), pemerintah mengatur mengenai mekanisme pemberian bantuan yang masuk dalam salah satu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini.
Hal ini terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 1 November 2019.
Tren memburuknya kinerja ekonomi tahun 2020 yang diproyeksikan di kisaran angka minus 1,7% -minus 0,6% turut mempengaruhi prospek penerimaan pajak tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan regulasi untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam bentuk Perpres.
Pandemi Covid-19 membuat situasi perekonomian menjadi tak pasti. Target penerimaan pajak untuk 2021 pun terpaksa diturunkan.
Rokok-rokok ilegal dengan cukai palsu banyak beredar di pasaran. Jumlahnya tak terkendali. Hal ini mengganggu penerimaan negara.
Wajib pajak badan perusahaan terbuka bisa mengajukan pengurangan PPh badan, namun ada kriteria dan syarat berlapis yang wajib dipenuhi.
Pemerintah menegaskan bahwa pelebaran defisit dalam APBD merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
Pemerintah dan Komisi XI DPR melakukan rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hasilnya, mereka menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi pemulihan yang belum full power ini akan terjadi pada Semester I/2021, karena prediksi pemulihannya tidak akan terjadi secara penuh.
