Indonesia saat ini menempati posisi 97 negara teraman dari pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi Indonesia belum sepenuhnya aman dari pandemi Covid-19.
Bank Dunia memperkirakan 70 juta-120 juta penduduk dunia, termasuk Indonesia, akan jatuh miskin akibat pandemi Covid-19. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%.
Salah satu kandidat Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung mengatakan amandemen Undang-Undang BI harus memberi keleluasaan bagi bank sentral untuk turun langsung ketika terjadi krisis.
Fokus perhatian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama 2020 - 2024 adalahRancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).
PKP bisa mengajukan permohonan sertel pada laman e-nofa atau efaktur.pajak.go.id. Kedua, PKP menginput pass phrase pada laman e-nofa.
Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.
Pemungutan PPN atas transaksi barang digital siap diterapkan. Pemerintah bahkan menargetkan Juli 2020 bisa segera menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) asing sebagai wajib pungut (wapu).
Penurunan impor barang modal dan bahan baku penolong hingga Mei 2020 menjadi sinyal negatif bagi pertumbuhan investasi dan industri domestik.
Pemerintah terus menangani Covid-19 dengan menyalurkan dana ke masyarakat. Untuk desa, pemerintah sudah menyalurkan dana desa untuk kepentingan penanganan Covid-19 per 5 Juni 2020 mencapai Rp2,88 triliun atau 12% dari total alokasi dana desa yang dikucurkan selama tahap 1 sebesar Rp23,7 triliun.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membuat kajian terkait efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
