Harianjogja.com, JOGJA-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai Upah Minimum Sektoral (UMS) di Kota Jogja masih “jauh” untuk bisa ditetapkan sebagai kebijakan.
Harianjogja.com, JOGJA- Mareta Hexa Sevana, staff Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja mengungkapkan, ada tujuh hotel yang telah dibina oleh BLH Kota Jogja karena terbukti belum memiliki izin pengusahaan air tanah.
Harianjogja.com, JOGJA-Warga RT 13/RW 04 Miliran, Umbulharjo kini sedikit bergembira. Penyebabnya, sumur mereka membaik setelah sumur air tanah dalam milik sebuah hotel di wilaya itu disegel oleh Dinas Ketertiban Kota Jogja pada 1 September 2014 silam.
Harianjogja.com, JOGJA-Pakar pemasaran Hermawan Kertajaya ditunjuk sebagai tenaga ahli rebranding Jogja. Dalam kesempatan ini Hermawan menggabungkan sejumlah filosofi.
Harianjogja.com, JOGJA-Dalam Focus Group Discussion (FGD) Logo Rebranding Jogja, di gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Minggu (2/11/2014), sejumlah elemen hadir untuk memberikan masukkan. Adapun masukan itu seperti ...
Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, mengatakan penyelesaian desain logo dan rebranding Jogja kemungkinan besar molor dari target Desember 2014. Banyaknya kritik mengharuskan Pemerintah DIY mengakomodasi masukan dari masyarakat sehingga pembuatan logo diperkirakan baru selesai pada tahun depan.
Harianjogja.com, JOGJA-Paska-kebakaran yang terjadi di Pasar Klitikan, Jogja pada Kamis, (18/9/2014), Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja melakukan rehabilitasi dengan menggunakan dana Rp450 juta.
Harianjogja.com, JOGJA-Pedagang Pasar Klithikan di Wirobrajan, Jogja mengeluhkan omzet dagangan yang menurun seusai terjadinya kebakaran di Blok B1, beberapa waktu lalu.
Harianjogja.com, JOGJA - Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) akan mengusulkan secara resmi kepada Gubernur DIY penetapan upah minimum sektoral.
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja tetap akan memverifikasi perusahaan yang akan mengajukan permohonan penangguhan pembayaran karyawan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) 2015.
