Senior Vice President of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II (Persero) Agus Haryadi mendapat panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/11/2019).
Pada masa pemerintahan Jokowi, IPK Indonesia memang mengalami perbaikan meski tak sigfinikan dengan bertengger di posisi ke-89 dari 180 negara di dunia dengan skor 38 pada 2018.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Indang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dikeluarkan Presiden Joko Widodo kapan saja, tanpa harus menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Dua direktur perusahaan swasta mendapat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam kasus dugaan suap impor ikan pada Jumat (1/11/2019).
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih Rp500 miliar.
Penyelidikan kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih pada 2019 terus berlanjut. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi terkaitdengan kasus tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junico Siahaan mendapat panggilan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/10/2019).
Terdakwa Markus Nari dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman sembilan tahun penjara. Jaksa meyakini mantan anggota DPR Fraksi Golkar itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait korupsi KTP-elektronik.
Instansi pemerintahan yang terkait dengan birokrasi didorong untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Toto dipanggil terkait kasus dugaan suap penerbitan izin proyek hunian Meikarta di Kabupaten Bekasi
