Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bergerak cepat menyelidiki dugaan korupsi diPT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang (UU) No. 19/2019 tentang KPK mempersulit kinerja Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tercatat memiliki tota harta kekayaan senilai Rp12.812.000.000. Wahyu Setiawan menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap yang menjeratnya. Ia tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp12.812.000.000.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. KPK bahkan membuka peluang memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk dimintai keterangan.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).
Buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).
Dalam informasi yang didapat pimpinan KPU dari KPK, Wahyu Setiawan dicokok di sebuah bandara.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (8/1/2020).
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali tidak hadir dari pemeriksaan tim penyidik KPK, Selasa (7/1/2020).
