Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan penurunan jumlah peserta pada 2020 dibandingkan dengan 2019. Meski demikian, jumlah peserta mandiri meningkat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia berpotensi dikenakan PPh, sesuai ketentuan dalam omnibus law.
Penetapan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Produk Pinjaman Modal Produktif yang baru diluncurkan oleh Pegadaian ini menggunakan agunan surat penagihan utang atau invoice. Produk pinjaman modal ini disalurkan sebagaidukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengelolaan aset melebihi kemampuannya atau excessive risk taking. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau industri untuk mengelola investasi dengan baik, agar kepercayaan masyarakat terus tumbuh.
Juru Bicara Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk keperluan vaksinasi. Data itu mencakup segmen kepesertaan dan kondisi kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tidak semua peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah itu akan mendapatkan vaksin secara gratis.
Sejumlah nama masuk dalam bursa calon pengganti Edhy Prabowo. Satu nama yang santer disebut bakal mengisi pos yang ditinggalkan Edhy itu adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyatakan bahwa kapasitas fiskal pemerintah membuat jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) baru mencakup 36,12 persen dari total penduduk.
BPJS Watch menilai pemerintah daerah kerap keberatan mengalokasikan sebagian pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, karena mereka telah mengeluarkan dananya untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI Daerah.
