Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menindaklanjuti aturan alokasi pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejauh ini, alokasi dana itu belum memenuhi ketentuan, padahal potensinya cukup besar.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan UU Cipta Kerja terkait program JKP. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan memeriksa kelengkapan data peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara atau PPU PN. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga peserta dari tindakan dibekukan kepesertaannya yang dimulai 1 November 2020.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa pelaksanaan jaminan sosial dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf relatif tidak mengalami banyak perubahan. Satu hal yang jelas berubah yakni naiknya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
BPK Nilai Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,8 Triliun. Namun manajemen menemukan hasil kerugian jauh lebih besar, mencapai Rp37 Triliun.
Ada sekitar 2,4 juta lebih karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menerima subsidi gaji tetapi belum menerima. Perusahaan diminta proaktif dan memperhatikan semua syarat validasi agar subsidi gaji bisa tersalurkan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengumpulkan 14,8 juta data peserta calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU, tetapi hanya 12,41 juta yang berhasil memperoleh bantuan.
Dana itu pun rencananya akan dikucurkan secara bertahap pada tahun depan dan 2022.
Pinjaman online melalui teknologi finansial (tekfin) alias financial technologi (fintech) ternyata banyak diakses mahasiswa. Sebagian di antaranya untuk membeli laptop bagus.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa pada hari ini, Selasa (8/9/2020), pihaknya telah menyerahkan 3,5 juta data penemerima manfaat subsidi gaji kepada Kemnaker.
