Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2021 setelah kenaikan pada tahun ini dibatalkan. Segmen peserta lain pun mengalami perubahan mekanisme perhitungan iuran.
Setelah kenaikan pada tahun ini dibatalkan,Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2021. Segmen peserta lain pun mengalami perubahan mekanisme perhitungan iuran.
Setelah sempat batal, Pemerintah bakal menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap pada Juli 2020 dan Januari 2021.
Industri teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer atau P2P lending mencatatkan tingkat pinjaman macet atau non-performing loan tertinggi pada masa pandemi virus Corona, yakni 4,22%.
Konflik kepentingan berpotensi muncul karena migrasi bukan dilakukan oleh peserta.
Di tengah masa pandemi Corona, keberadaan jaminan kesehatan sangat diperlukan warga. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan seluruh penduduk Indonesia yang terjangkit virus corona akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, meskipun bukan merupakan peserta program Jaminan Kesehatan atau JKN.
Industri pembiayaan berpotensi menanggung kerugian Rp24,2 triliun selama tiga bulan ke depan. Situasi ini disebabkan retrukturisasi cicilan dan larangan eksekusi jaminan fidusia. Implementasi restrukturisasi yang tepat menjadi kunci agar arus kas industri dapat tetap terjaga dan kerugian dapat diminimalkan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan sistem badan tersebut telah siap mengakomodir batalnya kenaikan iuran, termasuk jika terdapat peserta yang akan naik kelas. Aturan ini mulai berlaku 1 April 2020.
Penyebaran virus corona membuat pemerintah menetapkan perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
Di tengah virus Corona, Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menilai industri gadai perlu mengantisipasi kredit jatuh tempo dalam beberapa bulan ke depan.
