Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas munculnya sejumlah masalah di sektor perasuransian.
Peningkatan kualitas pengawasan terhadap PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) perlu dilakukan, terlebihsaat terdapat dugaan kerugian di tubuh perseroan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian investasi yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(Persero)atau ASABRI disinyalir mencapai Rp10 triliunRp16 triliun.
Potensi dampak sistemik dari masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan sektor perasuransian dinilai bisa merembet ke sektor keuangan. Selama ini permasalaha asuransi kerap luput dari perhatianKomite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
Bencana banjir yang terjadi awal tahun ini berpotensi meningkatkan klaim, khususnya bagiasuransi kendaraan dan properti. Untuk itu,Industri asuransi umum dinilai perlu mengantisipasi risiko banjir dari musim penghujan yang masih berlangsung.
Pihak kepolisiantelah menangkap dua tersangka penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan. Aparat menyatakan masih menyelidiki motif penyiraman air keras tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengonfirmasi isu yang beredar bahwa Jiwasraya pernah membeli saham perusahaan dengan kode emiten ABBA tersebut. Menurut dia, pembelian saham berlangsung kira-kira pada 23 Januari 2014.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyiagakan petugas BPJS Satu! di sejumlah rumah sakit untuk melayani peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 2020.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan merosotnya kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diproyeksi oleh BPJS Watch mengalami defisit pada akhir tahun yang mencapai Rp 18 triliun. Terdapat potensi defisit masih akan terjadi pada tahun depan.
