Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah melayani peserta program jaminan kesehatan nasional sejak awal Januari 2014. Dalam kurun hampir enam tahun, utang yang membebani entitas yang melayani lebih dari 220 juta peserta ini mencapai puluhan triliun rupiah.
Rapat Komisi IX DPRselama tiga hari berturut-turut menolak rencana kenaikaniuran peserta mandiri kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan berdampak panjang.Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menyatakan setidaknya terdapat enam dampaknya.
DefisitBadan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan terselesaikan dalam lima tahun seiring berlakunya penyesuaian iuran.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan dinaikkan. Meski demikian, mereka masih akan mendapatkan subsidi. Subsidi tersebut ditargetkan akan berhenti disalurkan pada 5 tahun mendatang.
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Presiden Jokowi akhirnya menyetujui kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun depan. Kenaikan iuran sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sepanjang Januari-September 2019,BPJS Kesehatan dan Kejaksaan RI berhasil mengumpulkan tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemberi kerja senilai Rp9,3 miliar.
Gebrakan baru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan. Ia menyatakan akan menyerahkan gaji pertama dan tunjangan kinerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019). Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menjelaskan bahwa orientasi pemerintahan di bawah kepimpinan Joko WidodoMa'ruf Amin adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Aspek kesehatan menjadi salah satu kunci pengembangan tersebut.
