HUT Jakarta, Makna di Balik 'Wajah Baru Jakarta'
Pemprov DKI Jakarta mengangkat tema 'Wajah Baru Jakarta' dalam ulang tahun kali ini. Agenda perayaan HUT ke-492 Jakarta bakal diselenggarakan di Bundaran HI pada 22 Juni 2019.
Pemprov DKI Jakarta mengangkat tema 'Wajah Baru Jakarta' dalam ulang tahun kali ini. Agenda perayaan HUT ke-492 Jakarta bakal diselenggarakan di Bundaran HI pada 22 Juni 2019.
Ahok justru mempertanyakan bagaimana Anies bisa mengeluarkan IMB tanpa mewajibkan kontribusi dari pengembang.
Pegawai Pemprov DKI Jakarta sempat memasukkan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam daftar undangan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Setelah dicek, pegawai tersebut ternyata memasukkan Muslimah HTI dari hasil pencarian Google.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan bahwaDPRD DKI Jakarta bakal melaksanakan rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 22 Juli 2019 mendatang.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan proses pemilihan Wakil Gubernur harus merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2018 tenang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Pemprov DKI Jakarta dipandang terlalu memaksakan akan kebijakan Pemprov setempat yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 932 bangunan di Pulau D atau yang sekarang dikenal dengan nama Kawasan Pantai Maju.
Tingkat kemacetan di Jakarta pada 2018 menurun hingga 8% dengan tingkat kemacetan menjadi 53%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengklarifikasi kabar terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan reklamasi Pulau D atau Kawasan Pantai Maju.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterpa kabar terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. Namun, dalam dua hari belakangan Anies belum menanggapi isu tersebut.
Usai Lebaran, warga luar daerah yang datang ke Jakarta tidak akan didiskriminasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya tidak ingin mendiskriminasi warga yang datang ke Jakarta secara ketat melalui operasi yustisi sebagaimana yang dulu dilakukan.