Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menghargai keputusan Kejaksaan Negeri Kulonprogo yang menetapkan RS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi GOR Cangkring. Sanksi tegas juga disiapkan oleh Pemkab Kulonprogo kepada yang bersangkutan bila terbukti bersalah.
Kejaksaan Negeri Kulonprogo menyatakan kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek GOR Cangkring di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo, berdasarkan hasil dari persidangan pokok perkara.
Penetapan tersangka pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berinisial RS oleh Kejaksaan Negeri Kulonprogo diikuti oleh permohonan praperadilan melalui kuasa hukumnya yang bernama Tuson Dwi Haryanto di Pengadilan Negeri Wates pada Rabu (24/11/2021).
Jasad pria lanjut usia (lansia) bernama Ahmad Tohirin asal pedukuhan Serang, kalurahan Sendangsari, kapanewon Pengasih, Kulonprogo, ditemukan pada hari kedua pencarian yakni Rabu (24/11/2021) siang.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulonprogo mengakui salah satu pejabatnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring yang berada di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo.
Keluarga korban pembunuhan dengan terdakwa Nurma Andika Fauzy, 21, warga Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo (KP), atau yang akrab disapa Dika menyayangkan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 11 tahun hukuman penjara.
Kejaksaan Negeri Kulonprogo menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring yang berada di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulonprogo.
Kebutuhan early warning system di wilayah rawan longsor dan tsunami di Kulonprogo menjadi perhatian BPBD setempat. Rencananya, penambahan EWS dilakukan seiring dengan revisi peta rawan bencana di wilayah bumi binangun pada 2022 mendatang.
Bupati Kulonprogo Sutedjo melantik dan mengambil sumpah 29 pejabat di lingkungan Pemkab Kulonprogo yang terdiri dari tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, satu pejabat administrator, 11 pejabat pengawas, delapan kepala sekolah, dan dua pejabat fungsional.
Program surveilans pembelajaran tatap muka (PTM) tahap kedua rencananya kembali dilakukan di Kulonprogo pada Januari 2022 mendatang. Sasaran program surveilans PTM tahap kedua adalah sejumlah sekolah yang belum melaksanakan tes swab PCR secara acak.
