"Dalam situasi kondisi darurat pandemi covid 19, KPK ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan keuntungan pribadi," kata PLT. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).
Ombudsman Republik Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membina lima pimpinan lembaga, apabila tindakan korektif mengenai temuan maladministrasi dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diindahkan dalam kurun waktu 30 hari.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan status pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ombudsman Republik Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ombudsman akan menyampaikan temuan ini kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK RI, Kepala BKN, dan ketiga adalah surat saran kepada Presiden.
Jokowi mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Satu perubahan yang mencolok adalah mengenai rangkap jabatan Rektor UI.
Adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.
Kebakaran terjadi di lantai 1 Gedung F BPOM Jakarta saat ada pekerjaan peremajaan panel listrik.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat kasus aktif pada Jumat (16/7/2021) menyentuh angka 504.915.
