Kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak dan sejumlah barang pendukung kesehatan diburu, seperti obat-obatan hingga oksigen. Ketua Bidang Fata Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengingatkan perilaku yang menimbulkan kehevohan dan kepanikan serta menyebabkan kerugian masyarakat seperti menimbun, haram hukumnya.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Rabu (1/7/2021).
Kasus covid-19 harian di Tanah Air terus melonjak. Koalisi Warga LaporCovid-19 menyebut bahwa fasilitas kesehatan sudah sangat kewalahan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka lowongan bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pencabutan hak politik dilakukan terhitung sejak mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu selesai menjalani masa pidana.
Putra Kedua Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo melayangkan gugatan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sedang mendalami pemberian uang terhadap Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna atau AUM.
Rekor tertinggi sejak pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada Kamis (24/6/2021), tercatat ada 20.574 kasus baru.
Sebelumnya, KPK membatasi kegiatan kerja di kantor Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Hal ini merupakan langkah terkait situasi penyebaran Covid-19 di dua kedeputian tersebut.
Sejak Januari hingga Juni 2021 jumlah pengaduan pelanggaran etik mencapai 37 pengaduan.
