Meski Ditentang, DPR Tetap Berusaha Sahkan RKUHP Bulan Ini
DPR tetap berusaha agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan bulan ini meski rancangan undang-undang tersebut diprotes mahasiswa di banyak tempat.
DPR tetap berusaha agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan bulan ini meski rancangan undang-undang tersebut diprotes mahasiswa di banyak tempat.
Unjuk rasa yang dimotori gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di DIY dalam wadah Aliansi Rakyat Bergerak yang mengusung tagar #GejayanMemanggil dinilai tidak berkaitan dengan agenda khilafah.
Cristian Gonzales mempersembahkan brace-nya ke gawang Madura FC pada pertandingan pekan ke-19 Liga 1 2019 di Stadion Mandala Krida, Jogja, Senin (23/9/2019) sore, untuk anak yatim yang datang menyaksikan laga di stadion.
PSIM Jogja memetik tiga poin dan kembali ke empat besar setelah mengalahkan Madura FC 2-0 pada laga pekan ke-19 Liga 2 2019 Grup Timur di Stadion Mandala Krida, Jogja, Senin (23/9/2019) sore.
PSS Sleman melawat ke kandang Arema FC untuk melakoni laga pekan ke-20 Liga 1 2019 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (24/9/2019) sore. Super Elang Jawa datang dengan modal bagus.
Universitas Islam Indonesia (UII) tidak melarang mahasiswa untuk ikut aksi damai atau kegiatan menyampaikan pendapat lainnya, selama sejalan dengan visi dan misi UII serta tidak melanggar hukum.
Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (23/9/2019). Mereka memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ribuan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak berunjuk rasa damai di Pertigaan Colombo, Gejayan, Senin (16/9/2019). Senin pagi, sejumlah kampus mengeluarkan pernyataan yang menyebut tak terkait dengan demonstrasi tersebut.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama bank pelat merah lain mendukung Kepolisian RI menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) pintar multi fungsi (Smart SIM), yang memadukan fungsi forensik kepolisian, pelanggaran lalu lintas, dan uang elektronik.
Proses penetapan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY tinggal menunggu keputusan Presiden. Hasil rekomendasi dari Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sudah turun.