Penyaluran dana desa tahap pertama sudah masuk kas desa. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mencatat semua desa sudah menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan tidak ada penundaan pencairan.
Krisis ekonomi pada 1997 adalah latar belakang pemerintah menerbitkan sejumlah SBN sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan ditengah tingginya angka kredit yang mengalami gagal bayar. Menurut Bank Indonesia, SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dinilai sangat penting untuk menjembatani informasi dari instansi pemerintahan dengan masyarakat. Salah satunya juga dapat digunakan sebagai media promosi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum lama ini telah difungsikan.
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kulonprogo menggencarkan sistem jemput bola untuk mengejar para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Penyebabnya, sebanyak 13.000 wajib pajak kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kecamatan berpotensi menunggak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo mengupayakan penyediaan fasilitas kepada difabel saat gelaran Pemilu 2019 pada 17 April. Total ada 2.281 pemilih yang tercatat di daftar pemilih sebagai pemilih difabel di Kulonprogo.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY menggelar sarasehan bertajuk Promosi Produk Batik di Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Selasa (12/2/2019). Produk batik didorong agar bisa bersaing dan memasarkannya menyambut hadirnya New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Pendapat individu dan kelompok menjadi landasan kebenaran karena opini lebih kuat. Fakta dikubur dalam-dalam. Fakta objektif kalah pengaruh dengan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo berencana membentuk Panitia Khusus Universal Health Coverage (UHC). UHC ini memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
